Lambang Kota Bandung

 

Lambang Kota Bandung  ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Besar Bandung Tahun 1953, tanggal 8 Juni 1953, yang diizinkan dengan Surat Keputusan Presiden tanggal 28 April 1954 No 104 dan diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tanggal 28 Agustus 1954 No. 4 Lampiran No. 6.
.
Lambang tersebut bertokoh “perisai” yang berbentuk “jantung” melambangkan bentuk alat dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan diri. Bentuk perisai tersebut terbagi dua oleh sebuah balok-lintang mendatar bertajuk empat buah warna hitam dengan pelisir warna putih (perak) di bagian atasnya.
.
Pada bagian atas dengan latar kuning emas terdapat lukisan gunung berwarna hijau yang bertumpu pada balok-lintang. Warna kuning melambangkan kesejahteraan dan keluhungan, sedangkan warna hitam melambangkan sikap yang kokoh, kuat, dan tetap tegak. Lambang gunung dengan warna hijau menunjukan bahwa Kota Bandung yang terletak di pusat Dataran Tinggi Bandung dikelilingi oleh gunung. Tanahnya subur, udaranya sejuk sebagaimana warna hijau yang melambangkan kemakmuran dan keindahan.  Satu di antara gunung tersebut adalah  Gunung Tangkubanperahu.
.
Bagian bawahnya yang merupakan lukisan empat bidang jalur mendatar berombak warna putih berombak berpadu dengan warna biru. Warna putih melambangkan kesucian dan warna biru berarti kesetiaan. Lukisan pada bagian bawah lambang tersebut menunjukan latar belakang sejarah Kota Bandung yang semula merupakan Danau Bandung Purba.
.
Di bawah lambang yang berbentuk perisai tersebut terdapat lukisan pita warna kuning emas yang kedua ujungnya nampak melambai. Pada pita itu tertulis dengan huruf-huruf besar berwarna hitam yang merupakan amsal dalam bahasa Kawi, berbunyi GEMAH RIPAH WIBAWA MUKTI. Artinya, tanah subur rakyatnya makmur.

 

Bendera Kota Bandung

Bendera yang digunakan Kota Bandung ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRDS) Kota Besar Bandung tanggal 8 Juni 1953 No 9938/53. Bentuk benderanya seperti gambar di bawah ini:

Bendera tersebut terdiri dari tiga warna, masing-masing warna Hijau, Kuning, dan Biru. Ketiga warna tersebut bentuknya mendatar. Ukuran panjang dengan lebar bendera tersebut adalah 7:5.

Sejarah Pemerintahan

Wilayah yang selama ini termasuk Kota Bandung sebelumnya merupakan wilayah Kabupaten (Regentschaap) Bandung. Sebagai bentuk pemerintahan “kota”, perkembangannya sebagai berikut:

1.     Zaman Pemerintahan Hindia Belanda (1906-1942)

Bentuk pemerintahan kota yang pertama kali adalah Gemeente. Gemeente Bandung dibentuk berdasarkan  Surat Keputusan Gubernur Jendral JB van Heutsz tanggal 21 Januari 1906 (Staatblaad 1906 No 121) dengan wewenang yang dibatasi, yaitu tidak boleh mengatur apa-apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pejabat pusat di tempat tersebut. Waktu keluarnya ordonansi itu, yang menjadi Residen Priangan adalah GAFJ Oosthout.

Gemeente Bandung terdiri dari dua onderdistrict (setingkat kecamatan). Onderdistrict Bandung Kulon membawahi Desa Andir, Citepus, Pasar, Cicendo, Suniaraja, Karanganyar, Astanaanyar, dan Desa Regol. Onderdistrict Bandung Wetan membawahi Desa Balubur, Kajaksan, Lengkong, Kosambi, Cikawao, dan Desa Gumuruh.

Sebagai gemeente, pemerintahan kota Bandung dijalankan oleh Bemeenteraad. Asisten Residen/Voorzitter Gemeenterad pertama dijabat oleh EA Maurenbrecher (1906-1907). Selanjutnya digantikan oleh BE Kruysboom (1907-1909), JAA van Der Ent (1909-1910), JJ Verwijk (1910-1912), dan HCCB Van Veuten (1912-1913). Untuk mengatur Gemeente Bandung diadakan suatu dewan yang dinamakan Gemeenterad terdiri dari 11 orang. Masing-masing delapan orang bangsa Belanda dan Eropa lainnya, dua orang bangsa Indonesia, dan seorang bangsa Timur Asing. Badan tersebut diketuai oleh kepala pemerintahan yang disebut Voorsitter van de Gemeenterad. Sebutan ini berlaku sejak tahun 1906 sampai tahun 1917.

Akan tetapi sejak tanggal 1 Juli 1917, Gemeente Bandung tidak lagi dipimpin oleh asisten residen. Dengan keluarnya Staatblad 1926 No 369 tanggal 27 Agustus 1926, maka status Gemeente Bandung diubah menjadi Stadsgemeente. Sesuai dengan ketetapan itu, maka alat-alat atau lembaga pemerintahan Staadsgemeente Bandung terdiri dari Raad (Staadsgemeente), College van Burgemeester en Wethouders, dan Burgemeester.

Staadsgemeente terdiri dari 15 orang Kaula Negara Bangsa Belanda, sembilan orang Kaula Negara Bangsa Indonesia yang saat itu disebut pribumi, dan tiga orang Kaula Negara Bangsa Asing (bukan Belanda).  Sedangkan College van Burgemeester en Wethouders terdiri dari tiga orang. Mereka diangkat oleh Staadsgemeenterad. Akan halnya Burgemeester diangkat oleh Gubernur Jendral di Batavia.

Burgemeester hanya mengurus orang-orang Belanda dan Eropa lainnya, serta orang Tionghoa atau yang dipersamakan. Diangkat sebagai burgemeester pertama adalah B Coops. Sementara yang mengurus Bangsa Indonesia Asli yang disebut Bumiputra dan yang dipersamakan diserahkan kepada Bupati Bandung.

2.     Zaman Pendudukan Jepang (1942-1945)

Jepang menduduki Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942 sampai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Berawalnya kekuasaan Jepang tersebut mengakibatkan lembaga-lembaga buatan Belanda dihapuskan. Pemerintahan Kota Bandung dijalankan oleh Sityo (walikota) yang diangkat oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepang.

Kota Bandung dibagi dalam empat kewedanan yang disebut Gun yang masing-masing dipimpin oleh Guntyo. Keempat Gun tersebut adalah Bandung Utara-Gun, Bandung Timur-Gun, Bandung Selatan-Gun, dan Bandung Barat-Gun. Kewedanan terdiri dari beberapa kecamatan yang dinamakan Son yang dipimpin oleh Sontyo dan kecamatan terdirui dari beberapa desa atau ku yang dikepalai oleh Kutyo.

3.     Zaman Kemerdekaan

     a. Periode Perang Kemerdekaan (1945 – 1950)

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, pemerintahan Kota Bandung dipimpin oleh seorang walikota yang dibantu oleh suatu Komite Nasional Daerah. Komite bertugas mengurus keamanan dan menyusun usaha perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Keadaan ini berlangsung sampai bulan April 1946, dimana saat itu Tentara Sekutu mulai menduduki kota Bandung.

Dengan kedatangan Tentara Sekutu yang ditumpangi tentara Belanda, lembaga pemerintahan Staadgemeente dihidupkan kembali.

b. Periode Negara Pasundan (1949)

Jawa Barat mengalami dua kali Negara Pasundan. Negara Pasundan pertama diprakarsai RAA Musa Kartalogawa, mantan Bupati Garut yang menjadi Ketua Partai Rakyat Pasundan (PRP). Ia bersama dengan Mr Kustomo dan sejumlah pengikutnya serta difasilitasi penuh oleh pemerintah pendudukan Belanda memproklamirkan Negara Pasundan di alun-alun Bandung pada tanggal 4 Mei 1947. Negara Pasundan yang menjadi “boneka” Belanda tersebut ternyata tidak mendapat dukungan dari rakyat Jawa Barat sehingga umurnya tidak lama.

Negara Pasundan kedua terbentuk pada tanggal 24 April 1948 setelah melalui proses tiga kali Konferensi Jawa Barat (1947-1948) dengan RAA Wiranatakusumah sebagai Wali Negara. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Negara Pasundan tanggal 17 Januari 1949  dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, Badan Pengurus Harian, dan Walikota. Sejak itu pula istilah pemerintahannya disebut haminte. Sebutan Haminte Bandung berlangsung dari tanggal 24 April 1948 sampai dengan 11 Maret 1950.

c. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia

Seperti halnya umur Negara Pasundan sebelumnya, Negara Pasundan Kedua tidak berlangsung lama. Atas desakan rakyat Jawa Barat, wilayah Negara Pasundan bergabung kembali dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tanggal 11 Maret 1950.

Maka sejak itu pula status pemerintahan kota Bandung menjadi Kota Besar Bandung. Sebutan ini berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pemerintahan Daerah diganti lagi menjadi “Kotapraja”.  Namun sebelum sebutan yang kini digunakan “Kota Bandung”, maka sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, sebutan “Kotapraja Bandung”  secara resmi berubah menjadi Kotamadya Bandung.

Luas Wilayah

Sejak dibentuknya Gemeente Bandung, kota Bandung terus berkembang dan jumlah penduduknya terus bertambah. Tahun 1906 ketika pertama dibentuk Gemeente, luas wilayahnya hanya 1.922 hektar dengan jumlah penduduk 38.403 jiwa. Ketika tahun 1917 untuk pertama kalinya mengalami perluasan wilayahnya menjadi 2.871 hektar, jumlah penduduknya sudah mencapai 70.000 jiwa.

Tahun 1920 kota Bandung direncanakan menjadi pusat pemerintahan sipil, setelah sebelumnya menjadi pusat militer. Untuk menata kota Bandung, pada tahun 1930 didatangkan perancang Ir Thomas Karsten. Terkenal dengan Karstenplan, kota Bandung direncanakan dalam jangka 25 tahun mendatang (tahun 1955) memiliki luas 12.758 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 750.000 jiwa.

Rencana itu berjalan sangat alot. Tahun 1942 luas wilayahnya hanya 3.876 hektar, dan tahun 1943 menjadi 5.413 hektar. Setelah perluasan wilayah yang terakhir pada tahun 1949, kota Bandung yang saat itu berstatus haminte mengalami perluasan wilayahnya menjadi 8.098 hektar, setelah itu tidak mengalami perubahan selama kurang lebih 40 tahun lamanya. Sementara jumlah penduduknya terus bertambah. Sejak pasca Perang Kemerdekaan yang disusul dengan gangguan keamanan di Priangan, kota Bandung menjadi tujuan utama urbanisasi.

Perluasan wilayah kota Bandung baru terjadi setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Berdasarkan peraturan tersebut, wilayah Kotamadya Bandung menjadi 16.729,65 hektar dengan jumlah penduduk 1,7 juta jiwa.

Tahun 2010, jumlah penduduknya sudah mencapai 2,5 juta jiwa. Pantas jika sejak lama kota ini sudah “heurin ku tangtung”. ***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s